SALAKANEWS.- Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 104 tahun 2022, bahwa setiap desa wajib menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sebesar minimal 40% dari total Dana Desa (DD) yang diterima di tahun tersebut. Dari besaran 40% tersebut untuk Desa Salakan diharuskan untuk menganggarkan didalam APBDes 2022 sebanyak minimal 92 KPM (keluarga penerima manfaat). Dalam Perpres 104 tersebut disamping setiap Desa diharuskan menganggarkan sebesar 40% untuk BLT-DD, desa jg diharuskan menganggarkan untuk ketahanan pangan sebesar 20%. Dalam hal penentuan jumlah KPM tersebut, setiap Desa diwajibkan untuk melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) bersama BPD/ tokoh masyarakat di wilayah masing-masing. Selain melaksanakan musdesus, setiap desa harus melakukan pendataan penduduk melalui program Monitoring Center for Development (MCD). Di dalam program MCD ini terdapat beberapa indikator untuk menentukan kriteria KPM apakah tergolong keluarga Mampu, rawan miskin, atau miskin. “Jadi setiap desa melalui musdesus bisa menentukan KPM sesuai by name by addres berdasarkan hasil kriteria dari MCD ini.” Kata Kepala Desa Salakan Daru Tri Laksono, SE. “Karena MCD adalah data usulan dari bawah (tokoh masyarakat) maka inshaAllah hasil yang diperoleh bisa valid real sesuai dengan fakta lapangan.” Sambungnya Ditanya terkait Perpres 104 dalam pelaksanaan penggunaan DD Mantan pemain Persebi Boyolali ini menjawab dengan santai, “yaa kalau memang itu sudah menjadi peraturan dari Beliau Bapak Presiden yaa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, semoga dalam penyaluran bantuan ini bisa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan yang terpenting tepat sasaran bagi yang tidak mampu.” Daru juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Salakan terkait pengalokasian BLT dari Dana Desa tersebut, “Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat apabila dalam pelaksanaan DD ini belum maksimal, mohon maklum karena sejak tahun 2020 Pos pembangunan yang dianggarkan dengan DD semua direfokusing untuk penanganan covid-19, dan itu sangat berdampak sekali terhadap program-program pembangunan di desa.” “3 kali anggaran sebagian besar digunakan untuk penanganan covid-19, jadi sekali lagi saya mohon maaf.”sambungnya Semoga covid-19 segera berlalu dan semua masyarakat bisa beraktifitas normal seperti dahulu. (Adm)